KARAKTER SEPERADIK

KARAKTER SEPERADIK

Apa kabar Pancasila ? Apa kabar generasi muda Indonesia ? Kenapa penulis ajukan dua pertanyaan di atas ? Jawabannya sederhana dan singkat, keduanya adalah masa depan bangsa. Pancasila berisi nilai-nilai luhur bangsa yang harus menjadi tuntutan bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan kedepan yang makin kompleks. Persoalan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam diri bangsa ini, bahkan disekitar lingkungan kita. Coba amati bagaimana perilaku sebagian generasi muda kita saat ini yang mulai cenderung rapuh dan minim karakter. Bukti nyata yang menunjukkan kondisi tersebut antara lain terlihat dari beberapa perilaku sebagai berikut: Pertama, kebiasaan mencontek anak didik kita yang akan membentuk karakter tidak jujur dan memilih jalan singkat yang keliru untuk mencapai sebuah tujuan. Kedua, maraknya geng-geng motor yang anarkis dan aksi tawuran antar pelajar, antar mahasiswa bahkan antar kelompok pemuda masyarakat. Fenomena ini menunjukkan pendekatan kekerasan dan anarkis telah menjadi prioritas dalam penyelesaian masalah yang terkadang sepele. Akibatnya pun tidak hanya memunculkan konflik sosial dimana-mana bahkan dendam berkelanjutan, tetapi juga kerugian materil dan sampai jatuhnya korban jiwa meninggal dunia. Ketiga, pergaulan bebas yang sudah menjadi bagian dari lifestyle generasi muda. Yang tidak ikut gaya hidup ini dicap tidak modern dan tidak gaul. Ini menujukkan lemahnya pemahaman agama, moral dan secara sosial terjadi penurunan kualitas kontrol sosial dan pandangan publik terhadap batasan-batasan kesusilaan yang telah bergeser. Akibat pergaulan bebas menyebabkan anak didik harus putus sekolah karena hamil atau harus menikah dini, praktek aborsi meningkat, kasus bayi dibuang karena tidak diinginkan, HIV/AIDS, dll. Keempat, rapuh. Karakter negatif yang satu ini awalnya penulis cukup bingung memilih kata yang tepat. Namun sebagai contoh terhadap hal ini adalah kisah nyata dimana ada anak SD dinegeri ini yang naik ke tower untuk bunuh diri hanya karena cintanya ditolak. Bagaimana pendapat pembaca tentang kisah ini? Cinta monyet membuat si bocah ini begitu rapuh, lemah dan mudah menyerah. Padahal jalan hidupnya masih panjang dan butuh perjuangan pantang menyerah yang luar biasa dan bukan rela berkorban nyawa hanya karena putus cinta. Kelima, minuman keras dan narkoba kini telah banyak meracuni pemuda pemudi kita. Keduanya menjadi “pelarian” dan juga gaya hidup kekinian. Kebiasaan kumpul-kumpul dan kongko kongko lalu mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba harus dihindari dan dijauhkan melalui kontrol keluarga dan sosial, serta mengalihkannya pada kegiatan-kegiatan positif, kreatif dan inovatif. Kelima fenomena yang terjadi didepan mata kita ini mungkin sebagian saja persoalan yang kita hadapi. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengidentifikasikan 10 masalah generasi muda saat ini, yaitu budaya kekerasan, tidak jujur, tidak menghormati orang tua, guru dan pemimpin, rasa kebencian dan saling curiga, penggunaan Bahasa Indonesia memburuk, perilaku menyimpang (narkoba, freesex), lemahnya idealism dan nasionalisme, pragmatis & hedonis, kaburnya pedoman moral dan acuh terhadap ajaran agama. Karakter Pancasila Berbagai persoalan di atas menunjukkan lemahnya karakter generasi muda dan ini harus menjadi persoalan bersama. Sebenarnya Pancasila dengan sila-silanya yang mengandung nilai-nilai sekaligus menunjukkan karakter bangsa, termasuk pula generasi muda. Apakah persoalan-persoalan di atas menunjukkan Pancasila telah dilupakan ? Silahkan pembaca menjawabnya. Karakter-karakter yang terkandung dalam Pancasila dalam setiap silanya menurut penulis dapat dituangkan secara konkrit dalam perilaku-perilaku positif sebagai berikut: Sila Pertama, menjalankan ibadah dan ajaran agama, bergaul tidak membedakan agama, etnis dan suku, serta sikap toleransi. Sila Kedua, tidakmencontek, disiplin waktu, anti tawuran dan narkoba, serta mau bekerjasama. Sila Ketiga, mengutamakan kepentingan bersama, menghargai perbedaan, belajar sejarah dan berbahasa Indonesia yang baik. Sila Keempat, penyelesaian masalah melalui musyawarah, utamakan mufakat, pemilihan ketua kelas, Osis, Senan, BEM secara demokratis. Sila Kelima, membantu teman yang kesusahan, melaksanakan kerja bakti/bakti sosial, menjaga kebersihan sekolah/kampus dan lingkungan rumah, serta tidak konsumtif dan bergaya hidup mewah. Berbagai perilaku yang mengandung karakter Pancasila tersebut apabila mulai dijalankan kiranya dapat menjadi benteng terhadap berbagai persoalan yang diungkapkan di atas. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Karakter SEPERADIK Berdasarkan karakter-karakter Pancasila di atas, dalam rangka memudahkan internalisasinya perlu dilakukan banyak pendekatan. Salahsatunya dengan menyederhanakannya agar mudah dipahami dan merumuskannya dalam sebuah kata yang dekat dengan nilai-nilai lokal agar mudah diimplementasikan karena memang sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Terhadap karakter Pancasila bagi generasi muda di Bangka Belitung misalnya, penulis mencoba merumuskan dalam kata “SEPERADIk” yang lekat dalam kehidupan sehari-hari dan juga memiliki makna persaudaraan. SEPERADIK ini mengandung karakter sila-sila Pancasila dengan gabungan kata “SEmangat, PEduli, RAmah, DIsiplin dan Kompak. Kelima karakter ini merupakan representatif dari kelima sila Pancasila dengan harapan dapat membawa generasi muda kita menuju Generasi Emas. Semoga…

GENERASI (ANTI) KORUPSI INDONESIA

GENERASI (ANTI) KORUPSI

Katanya, di Indonesia kini korupsi sudah jadi budaya. Katanya pula korupsi kini terjadi tidak hanya ditempat basah, tapi juga ditempat kering, bahkan di lingkungan akademis dan religus. Terus katanya juga, korupsi tidak pandang bulu, bisa tua atau muda, bisa laki-laki atau wanita, bisa atasan atau bawahan, bisa pejabat negara atau pejabat desa, dan tidak hanya kalangan eksekutif atau legislatif, tetapi yudikatif pun ikut tertular penyakit korup ini. Lalu, apakah generasi kita sekarang merupakan generasi korupsi ? Bagaimana dengan generasi selanjutnya ? Jangan-jangan korupsi kini sudah jadi kebutuhan, tinggal kapan ada kesempatan ? Statistik Korupsi Diskripsi di atas mengandung pesimisme, realitas, pertanyaan besar sekaligus tantangan berat yang dihadapi bangsa ini kini dan mendatang. Pesimis karena akar budaya korup sudah menjadi kebiasaan dan melembaga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Kebiasaan pungli dan suap menyuap saat ditilang, mengurus KTP, memasukan anak kesekolah unggulan/favorit, sampai money politic saat pilkades, pilkada dan pilpres, serta upeti untuk atasan agar mendapatkan atau untuk mempertahankan jabatannya. Makin masifnya perilaku korup yang merugikan keuangan negara juga sudah menjadi realitas dihadapan kita semua yang diberitakan setiap hari dimedia massa dan media elektronik. Meningkatnya kasus korupsi dinegeri ini paling tidak dapat dilihat dari data pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 sampai 31 Agustus 2013. Data jenis perkara korupsi didominasi oleh kasus penyuapan, pengadaan barang dan jasa, dan penyalahgunaan anggaran. Sisanya ada kasus pungutan, perizinan, TPPU dan upaya merintangi proses penyidikan KPK. Kasus penyuapan menjadi praktik korupsi yang terfavorit dilakukan dan terakhir dugaan penyuapan oleh Ketua MK Non Aktif yang sangat menggegerkan negeri ini. Kemudian tidak kalah berbahayanya, TPPU/tindak pidana pencucian uang (money laundering) kini telah menjadi modus bagi para koruptor untuk menyembunyikan hasil korupsinya. Kemudian data penanganan korupsi berdasarkan profesi/jabatan didominasi oleh anggota DPR/DPRD, pejabat eselon I,II dan III, swasta dan kepala daerah. Selanjutnya disusul oleh Kementerian, Duta Besar, Komisioner, Hakim dan lain-lain. Data ini menunjukkan telah mengguritanya korupsi semua bidang, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk pihak swasta. Kedua data di atas tentu belum data total kasus korupsi yang terjadi, karena KPK tidak menangani semua kasus korupsi, tetapi juga dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan di daerah-daerah. Namun satu hal yang terlihat jelas disini adalah, korupsi kini tidak hanya di pusat tetapi juga ikut terdesentralisasi ke daerah-daerah sampai ketingkat desa. Jadi otonomi daerah sekarang sepertinya termasuk pula kewenangan untuk korupsi berjamaah. Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi “dari 536 Kabupaten/Kota yang ada saat ini, sudah ada 291 Kepala Daerah jadi tersangka korupsi (April 2013)”. Jadi hampir 50 % Kepala Daerah berstatus tersangka korupsi. Ironi bukan !!! Generasi Anti Korupsi Realitas di atas seakan membawa kita pada rasa pesimis di satu sisi, namun menjadi tantangan besar disisi yang lain. Sisi yang kedua inilah yang harus terus dikampanyekan kesemua elemen masyarakat. Kepada petinggi negeri ini tolong berikan contoh yang baik, jangan anda duduk dikursi pesakitan sebagai terdakwa korupsi yang dipertontonkan setiap hari. Kita jangan mau menjadi generasi korupsi atau bahkan mewariskan budaya korupsi ke anak cucu kita dan jadilah mereka sebagai generasi korup di zamannya. Agar tidak menjadi generasi korup, jelas kita harus menjadi generasi anti korupsi. Bagaimana caranya? Saya kita dapat melakukan dengan hal-hal yang sederhana dari diri sendiri dulu dengan konsep KAWAN (Kenali dan Lawan). Jadi kita harus mengenali dan mengetahui dulu bentuk-bentuk perilaku korup. Tidak harus langsung mempelajari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, tetapi dimulai dari perilaku sederhana tetapi dapat mencegah korupsi, seperti bersikap jujur dan bertanggungjawab. Sikap-sikap seperti inilah yang harus terus dipupuk sejak dini agar akar dari budaya korupsi itu tidak dapat tumbuh. Ungkapan “Berani Jujur, Hebat”, menunjukkan pentingnya kejujuran ditengah-tengah sulitnya mencari orang yang masih jujur dan bersih. Dengan mengenali praktik-praktik korupsi dari yang kecil-kecilan sampai korup kelas kakap, mengetahui jenis korupsi di lingkungan keluarga, sekolah sampai negara, lalu melawannya dengan sikap-sikap dan perilaku yang dapat mencegah korupsi akan dapat membentuk pribadi-pribadi yang anti korupsi. Ketika telah terbentuk banyak pribadi-pribadi yang anti korupsi, maka terbentuklah generasi anti korupsi yang kita harapkan bersama. Dalam modul anti korupsi KPK, disebutkan minimal 3 (tiga) perilaku yang dapat membentuk generasi anti korupsi, yaitu bertanggungjawab, hidup sederhana dan bersikap adil. Perilaku bertanggungjawab terkandung didalamnya sikap mengetahui kewajiban, siap menanggung resiko, amanah, tidak mengelak dan selalu berbuat yang terbaik. Kemudian perilaku hidup sederhana menuntut kita untuk bersikap bersahaja, tidak berlebihan, secukupnya, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. Sementara bersikap adil akan membiasakan kita melihat secara obyektif segala persoalan, proporsional, tidak memihak, dan penuh pertimbangan. Tiga perilaku ini harus mulai dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, dan tempat bekerja. Di lingkungan sekolah, SMAN 1 Gantung Belitung Timur dapat menjadi contoh, karena menjadi salah satu dari 70 sekolah yang terpilih sebagai pilot project penerapan Pendidikan Anti Korupsi oleh Kemendikbud RI tahun 2013. Lakukan sekarang juga jika kita ingin mengurangi angka korupsi dan tidak dicap sebagai generasi korup atau yang akan mewariskan budaya korupsi kepada generasi berikutnya. Semoga…

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

Pasca pengumuman resmi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah pada jumat malam tanggal 21 Juni 2013 lalu membuat masyarakat miskin berada pada posisi yang semakin sulit. Berbagai aksi penolakan dan kritikan, baik yang dilakukan oleh beberapa partai politik di gedung parlemen maupun yang dilakukan oleh mahasiswa dan unsur-unsur masyarakat lainnya di jalanan tak mampu menyurutkan langkah pemerintah yang saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan negara untuk mengambil kebijakan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan sebesar 44,44 persen untuk harga premium, yaitu dari Rp 4.500,- menjadi Rp.6.500,- perliter, dan sebesar 22,22 persen untuk harga solar dari Rp 4.500,- menjadi Rp 5.500,- perliter merupakan persentase kenaikan harga yang tinggi dalam sejarah kenaikan harga BBM di Indonesia. Berbagai alasan pembenar yang telah dikemukakan dan gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai media masa mengapa BBM tersebut harus dinaikkan menjadikan masyarakat menjadi diam dalam kepasrahan. Saat ini aksi-aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM sudah semakin berkurang, bahkan sudah semakin jarang terdengar Dalih pemerintah bahwa subsidi yang selama ini dilakukan tidak tepat sasaran karena lebih banyak mensubsidi kelompok orang kaya, sehingga lebih baik memberikan kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukanlah alasan pembenar yang tepat. Apalagi seandainya dalam hal ini terselip adanya kepentingan politik tertentu menjelang pesta demokrasi pada tahun 2014. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, langkah yang diambil pemerintah mungkin ada benarnya, tapi masalahnya sekarang sebagian besar masyarakat masih berada dalam kesulitan ekonomi. Kenaikan harga BBM tersebut selanjutnya akan menimbulkan efek spiral, yaitu kenaikan harga semua barang dan jasa yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya inflasi. Dari Data yang dirilis oleh BPS Babel menunjukkan bahwa tingkat inflasi bulanan di Kota Pangkalpinang pada bulan Juni 2013 sebesar 0,17 persen, angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan bulan Mei 2013, dimana pada bulan tersebut bahkan terjadi deflasi sebesar 1,15 persen. Kenaikan harga BBM bersubsidi diprediksi akan menyebabkan tingkat inflasi pada bulan juli 2013 ini akan semakin meningkat lagi. Waktu kenaikan yang berbarengan dengan dimulainya tahun ajaran baru dan masuknya bulan suci ramadhan akan membuat keadaan semakin bertambah parah, efek domino akan semakin besar dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang bisa mencapai dua kali lipat. Yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang sedikit berada diatas garis kemiskinan, hal ini tentunya akan membuat posisi masyarakat miskin akan semakin terjepit. Kenaikan harga BBM menyebabkan semakin meningkatnya biaya produksi suatu industri yang akan menyebabkan kenaikan harga barang produksinya, kenaikan BBM juga akan diikuti dengan naiknya ongkos transportasi baik darat, laut, maupun udara, dengan naiknya biaya transportasi akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang dan jasa, apalagi untuk Provinsi Kepuluan Bangka Belitung, kebanyakan barang kebutuhan pokok berasal dari luar daerah. Salah satu sektor yang terpukul dengan kenaikan harga BBM adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selama ini sektor UMKM memegang peranan yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional, karena sektor ini terbukti mampu memberikan kontribusi sebesar 57,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 55,2 juta unit atau 99,98 persen dari total unit usaha Indonesia. Bahkan sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Jelasnya, dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM, adalah akan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, yang disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pengangguran, yang selanjutnya akan berakibat tingginya angka anak putus sekolah dan bermasalah dalam kesehatan, bahkan lebih jauhnya lagi adalah akan semakin meningkatnya tingkat kriminalitas. BLSM Bukan Solusi Langkah pemerintah yang akan memberikan dana kompensasi kepada masyarakat yang besarannya mencapai Rp 14 trilyun pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dalam bentuk BLSM bukanlah merupakan solusi yang tepat, karena hanya bersifat sementara dan instant. Pengalaman tahun 2005 menunjukkan bahwa BLSM yang dahulunya bernama BLT lebih banyak menimbulkan permasalahan baru dibandingkan menyelesaikan masalah. Berapa banyak bantuan tersebut yang salah sasaran, berapa banyak ketua RT yang mengundurkan diri dari jabatannya akibat mendapat tekanan dan ancaman, berapa banyak kantor desa yang dibakar masa akibat program tersebut, serta dampak negatif lainnya. Penyaluran BLSM pada tahun 2013 juga telah menimbulkan banyak permasalahan karena tidak akuratnya berbagai data dan tidak siapnya instrument dan SDM dalam proses penyalurannya. Apapun alasannya pemberian BLSM bukanlah merupakan langkah yang bijak. Akan lebih baik dan mendidik jika dana BLSM yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah tersebut disalurkan melalui proyek padat karya, membantu usaha-usaha mikro dan usaha rumah tangga atau bahkan untuk mendirikan pabrik-pabrik diseluruh Indonesia, sehingga dapat menampung banyak tenaga kerja. Pemerintah harus menyelamatkan masyarakat miskin dari terkaman inflasi dengan mengawasi dan mengontrol kenaikan-kenaikan harga barang-barang dan ongkos transportasi yang terjadi. Jangan biarkan masyarakat miskin bertambah frustasi dalam posisi yang semakin tak berday

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

POLITIK RAKYAT DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, rakyat diartikan sebagai penduduk sebuah negara atau wilayah, sedangkan pemimpin adalah orang yang memimpin. Perbedaan diantara keduanya terletak pada yang dipimpin dan yang memimpin. Artinya dimana ada rakyat, pasti ada Pemimpin, yang akan mengelola jalannya roda pemerintahan untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang dipimpinnya. Fungsi pemimpin yaitu sebagai pemegang amanah yang diberikan oleh sang rakyat, dan ini merupakan sebuah beban berat yang harus dipikul oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, beban tersebut harus dipikul bersama antara sang pemimpin dengan jajaran kabinet yang telah dipilihnya dan bekerja dengan penuhkeikhlasan serta tanggung jawab, dengan dukungan doa dari sang rakyat. Sejenak mari kita lihat apa yang terjadi dengan para pemimpin yang ada di negeri ini. Sebagai sebuah negara yang memiliki beragam suku dan bahasa, tentu akan beragam pula karakter pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan diwilayahnya. Lihat saja perbedaan karakter antara Jokowi dan Ahok, yang sekarang ini dipercaya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur oleh rakyat Jakarta, dengan setumpuk permasalah yang terjadi, mulai dari macet yang belum berakhir hingga banjir yang terus menghantui. Karakter kedua tokoh yang satu berasal dari Pulau Jawa dan yang satu dari Pulau Sumatera telah menyedot ribuan pasang mata yang melihat aksi keduanya melalui vidio yang mereka uplode di youtube. Ketegasan seorang Ahok dalam membenahi birokarsi yang amburadul di Jakarta, dipadukan dengan aksi Jokowi yang sering melakukan kunjungan langsung menemui rakyat kecil di pelosok Jakarta, tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu dari para bawahannya. Hal ini telah menjadikan Jokowi sebagai sosok gubernur yang rendah hati dan dekat dengan rakyat kecil. Kisah kedua tokoh tersebut, banyak mengambil simpati rakyat, tetapi banyak juga menuai kritikan dari para birokrat, yang selama ini apa-apa dengan uang dan uang. Rakyat sudah bosan dengan janji, sudah saatnya daerah mereka memiliki pemimpin yang mau mendengar aspirasi rakyatnya. Bukan hanya gasar gusur tanpa ada musyawarah terlebih dahulu. Kehadiran sang pemimpin yang merakyat tentu sangat di harapkan oleh semua kalangan masyarakat. Karena seorang pemimpin yang amanah dan mau mengerti kondisi rakyatnya, akan bekerja dengan hati dan penuh tanggung jawab, tanpa memperdulikan tekanan dari orang-orang yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Pada akhir Tahun 2012 yang lalu, beragam media cetak dan elektronik tiada henti memberitakan kasus Bupati Garut. Kasus yang bermula dari pernikahan siri Sang Bupati dengan seorang gadis dibawah umur, telah mengundang kontroversi yang berkepanjang. Masyarakat Garut marah, banyak yang menuntut mundur Sang Bupati, tetapi sang pemimpin tersebut tetap pada pendiriannya. Tidak ingin mengundurkan diri dari jabatan yang telah di amanahkan sang rakyat. Kasus yang menimpa Bupati Garut tersebut, tidak hanya menjadi pembahasan masyarakat Garut saja. Sekelompok ibu-ibu di Kota Palembang juga melakukan demo menuntut Sang Bupati dihukum, walaupun beda daerah kepemimpinan, tetapi demi harkat dan martabat kaum hawa, Ibu-ibu tersebut rela berpanas-panasan melakukan demo. Presiden SBY juga memberi tanggapan mengenai kasus Sang Bupati tersebut. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga telah menyatakan bahwa kasus Bupati Aceng telah melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Persoalan yang dialami oleh Bupati Garut tersebut, merupakan citra buruk sosok pemimpin yang telah melupakan sumpah jabatan ketika dia dilantik untuk mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi. Seorang pemimpin yang seharusnya memberi kemajuan bagi perkembangan daerah yang dia pimpin, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Citra Kabupaten Garut yang terkenal dengan dodol dan dombanya, malah telah menjadi tujuan wisata baru bukan karena dodol dan dombanya melainkan karena kasus yang menimpa Aceng Sang Bupati Garut. Pemimpin Amanah Saat ini, sangat sulit untuk mencari sosok pemimpin yang mau benar-benar memperhatikan dan mendengar keluhan rakyatnya, tanpa memandang siapa dia dan apa pekerjaannya. Kebanyakan para pemimpin di negara ini, hanya mau mendengar apa yang diucapkan oleh mereka yang punya kedudukan atau mereka yang memiliki uang banyak. Beberapa waktu yang lalu, banyak media memberitakan kisah pengusiran seorang bapak berumur lima puluh satu tahun bernama Kasdi oleh petugas keamanan Mahkamah Agung (MA). Hal ini terjadi karena sang bapak tidak memakai sepatu dan baju yang rapi. Kasdi yang hanya berprofesi sebagai pencari ikan di rawa-rawa, tidak mampu untuk membeli sepasang sepatu, padahal tujuan Kasdi ke Mahkamah Agung yaitu hendak menanyakan proses kasasi anaknya yang terkait kasus narkoba. Lain halnya dengan para pejabat atau pengusaha, yang menggunakan sepatu mengkilat dengan balutan jas necis dan kaca mata, sebagai onderdil tambahan untuk membangun kharismanya. Tentu saja mereka akan dilayani dengan sangat ramah, bahkan bisa jadi diantar langsung menemui sang pimpinan. Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah yang terjadi dinegeri ini, dan kejadian seperti yang dialami oleh Bapak Kasdi dianggap hal yang biasa. Pada tahun 2014 nanti, bangsa ini akan memilih sang pemimpin yang akan menahkodakan perahu Republik Indonesia ini lima tahun ke depan. Walaupun masih dua tahun lagi, tetapi para kandidat calon pemimpin bangsa telah bermunculan satu demi satu. Partai politik sibuk memperkenalkan sang calon pemimpin dan mengerahkan para satgasnya untuk lebih sering terjun kelapangan, dan melakukan beragam kegiatan dalam upaya merebut simpati rakyat, terutama rakyat kecil yang mudah untuk di iming-imingi dengan sembako dan pengobatan gratis. Hal yang lebih mengagetkan lagi yaitu, kemunculan calon pemimpin yang berasal dari kalangan artis, sebut saja kehadiran raja dangdut Rhoma Irama sebagai calon presiden yang dijagokan oleh dua partai besar peserta pemilu. Ketenaran raja dangdut yang sudah puluhan tahun menghibur masyarakat dan memiliki jumlah penggemar yang mencapai ribuan bahkan mungkin jutaan, merupakan sosok yang pantas dilirik sebagai calon presiden pada tahun 2014 nanti. Faktor keterlibatan artis dalam upaya menarik hati para pemilih merupakan senjata pamungkas bagi partai politik. Berbagai upaya akan dilakukan demi menarik simpati rakyat, dan calon pemimpin yang mereka usung bisa terpilih. Tetapi pada akhirnya, semua kembali ke tangan rakyat. Senandung yang selama ini didendangkan untuk sang pemimpin, semoga saja membawa perubahan bagi sang rakyat. Pengalaman Pemilukada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu, telah menjadi pelajaran berharga bagi seluruh partai politik peserta pemilu 2014 nanti. Banyaknya dukungan parpol terhadap sang calon pemimpin, bukanlah jaminanan sebagai pemenang, tetapi figur ketokohanlah yang menjadi kunci kemenangan. Semoga saja dimasa yang akan datang, akan terpilih sang pemimpin yang mengerti kebutuhan rakyatnya, mengerti kesulitan yang dialami rakyatnya dan meletakkan kepentingan rakyat diatas segala-galanya. Amin.

Sistem Politik Indonesia dalam Hubungannya Dengan Pancasila

Sistem Politik Indonesia dalam Hubungannya Dengan Pancasila

Dari dulu Indonesia berpedoman system pemerintahan presidensial yang mempunyai karakter parlementer, anda dapat temukan artikel system politik Indonesia dari beragam sumber. Selanjutnya lagi, Indonesia di pimpin oleh presiden untuk kepala negara serta kepala pemerintahan lantaran berpedoman system presidensial. Walau demikian, wujud pemerintahan bakal ikuti system pemerintahannya yakni republik. Didalam artikel, anda bakal temukan semakin banyak info perihal system pemerintahan ataupun politik yang diyakini oleh Indonesia.

System politik adalah paduan dari kata system serta politik. Didalam artikel system politik Indonesia, system bisa disimpulkan jadi satu kesatuan dalam seluruh yang terorganisir dengan benar-benar terbaik. Lalu, politik yang banyak disimpulkan untuk jalinan antar manusia yang bakal membuat ketentuan, kewenangan, serta lalu kekuasaan. Hingga bisa disimpulkan bahwasanya system politik Indonesia yaitu himpunan beragam aktivitas yang terkait dengan kebutuhan rakyat berbarengan dalam hubungannya dengan aktivitas berbangsa serta bernegara.

Artikel System Politik Indonesia untuk System Demokrasi

Didalam artikel system politik Indonesia, Indonesia mempunyai system politik demokrasi Pancasila. System politik ini didasarkan pada pemahaman nilai-nilai mulia yang ada didalam Pancasila. Tetapi butuh di ketahui bahwasanya system demokrasi bakal membawa konsensus untuk mengatur konflik. Lebih jauh lagi, untuk kehidupan bernegara bisa terbagi dalam beragam jenis system. Tak ada system demokrasi yang berbentuk universal. Untuk tersebut, system politik mesti sesuai dengan pandangan hidup, latar belakang histori negara itu, dan kepribadian dari negara itu. Karena, artikel perihal system politik di Indonesia ini butuh untuk di baca ataupun dimengerti.

Artikel System Politik Indonesia dengan Nilai-nilai Pancasila

Ditambahkan dalam artikel system politik Indonesia, Indonesia telah alami empat saat kehidupan politik yakni saat pemerintahan pertama Republik Indonesia, saat Orde Lama, saat Orde Baru, serta saat reformasi. Seperti yang disebutkan pada mulanya, system politik Indonesia mempunyai pandangan yang sesuai sama dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila diantaranya nilai kerohanian yang mengaku ada nilai vital yang terdaftar didalam sila-sila Pancasila. Lebih jauh lagi, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mempunyai karakter objektif serta subyektif. Hal semacam ini sesuai dengan hasil pemikiran bangsa serta rakyat Indonesia pada terutama. Karena artikel system politik di Indonesia berisi beragam hal tentang system politik yang berpedoman nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.

Secara singkat, Indonesia berpedoman system presidensial untuk system pemerintahan, serta Republik untuk wujud pemerintahan. Untuk menggerakkan kehidupan berbangsa serta bernegara, Indonesia lalu berpedoman system politik demokrasi. Tetapi, cuma hanya demokrasi saja tak lagi mewakili kepribadian serta latar belakang negara Indonesia. Untuk tersebut, Indonesia mempunyai system politik demokrasi Pancasila. Dengan system politik ini, orang-orang politik mesti menjunjung nilai-nilai mulia yang terdapat didalam Pancasila. Karena, artikel system politik Indonesia bisa menolong anda mengerti system politik demokrasi Pancasila.

AN MALAKA, SYAHRIR DAN HATTA : TRIO MINANGKABAU BERSEBERANGAN JALAN

Nov

28

TAN MALAKA, SYAHRIR DAN HATTA : TRIO MINANGKABAU BERSEBERANGAN JALAN

Oleh : Muhammad Ilham

Ah .... sungguh "rahim" Minangkabau pantas berbahagia. Minangkabau yang egaliter mampu melahirkan figur-figur avant garde dalam sejarah pergerakan Indonesia yang tak-lah seragam seumpama Tan Malaka, Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Mereka bertiga ini didaulat sebagai bagian dari Bapak Revolusi Indonesia selain Soekarno.

Tan Malaka yang dari Pandan Gadang, Hatta dari Batuhampar dan Syahrir yang juga kakak Rohana Koedoes dari Koto Gadang ini sama-sama egois. Selalu berselisih paham tentang bagaimana memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Mrazek pernah menarasikan bagaimana "egoisme ideologis" mereka bertiga ketika diskusi mengenai "arah masa depan" republik tercinta.

Berawal di Berlin Jerman, di rumah salah seorang dedengkot komunis Hindia Belanda pada tahun 1920-an, Darsono namanya. Di rumah Darsono ini, tiga anak muda bertemu dan berdebat panas. Mohammad Hatta sengaja datang dari Belanda. Tan Malaka juga. Tan berapi-api menjelaskan komunisme yang dasarnya demokrasi tulen. ”Bukankah komunisme itu mengesahkan diktator, Bung? Karl Marx menyebut diktator proletariat,”

Hatta, 20 tahun, menyela. ”Itu hanya ada pada masa peralihan,” Tan menukas. Dia melanjutkan, ”Peralihan kekuasaan kapitalis ke tangan masyarakat. Kaum buruh merintis jalan ke arah sosialisme dan komunisme yang terselenggara untuk orang banyak di bawah pimpinan badan-badan masyarakat. Jadi bukan diktator orang-seorang.”

 Dalam bukunya "Memoir", Mohammad Hatta menceritakan kembali percakapan itu. Dalam buku itu Hatta setuju pada pandangan Tan, yang lebih tua tujuh tahun. Bahkan ia mengomentarinya: jika begitu Tan pasti tak setuju dengan cara otoriter Joseph Stalin memimpin Rusia. Dan itulah perseteruan ideologis duo Minang ini. Hatta sangat menentang komunisme. Ia menganjurkan koperasi dalam menegakkan ekonomi Indonesia. Sebaliknya, Tan percaya, jika digabung, Pan-Islamisme dan komunisme bisa menjadikan Indonesia digdaya. Hatta dan Tansudah seperti musuh.

Hatta buka kartu kenapa ia selalu curiga dan menentang Tan. Hatta menganggap Tan selalu meremehkannya. ”Dia selalu menganggap kami (Soekarno-Hatta) anak ingusan,” katanya. Hatta, sebetulnya sudah tak senang kepada Tan sejak di Amsterdam. Pada 1927, setahun setelah ”pemberontakan” Partai Komunis Indonesia yang gagal, Hatta meminta tokoh-tokoh komunis menyerahkan pimpinan revolusi kepada tokoh nasionalis. Berbeda dengan Semaun, Ketua PKI, yang langsung teken ketika disodori deklarasi itu, Tan menolak. Penolakan itulah yang ditafsirkan Hatta sewaktu berbicara dengan Soekarno sebagai sikap sentimen Tan kepadanya. Padahal, Tan Malaka hanyalah berpandangan bahwa pemimpin revolusi tak boleh dipegang orang selain komunis.

Perbedaan itu melekat hingga Indonesia merdeka. Pada 23 September 1945, sebuah rapat digelar di rumah Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo. Hatta menawari Tan ikut dalam pemerintahan. ”Tidak, dua (Soekarno-Hatta) sudah tepat. Saya bantu dari belakang saja,” kata Tan. Hatta menganggap penolakan itu sebagai keengganan senior dipimpin orang yang lebih muda. Tak mengherankan ketika Soekarno keceplosan membuat testamen lisan yang isinya akan menyerahkan kekuasaan kepada Tan jika ia ditangkap sekutu, Hatta menolaknya. Ia menambah tiga nama: Sjahrir, Iwa Koesoema Soemantri, dan Wongsonegoro. ”Agar mewakili semua kelompok,” katanya.

Selain dengan Hatta, Tan Malaka juga berselisih paham dengan Sutan Sjahrir, yang juga berasal dari Minang. Menurut Adam Malik dalam Mengabdi Republik (1978), pada awal-awal kemerdekaan Sjahrir menolak bergabung dengan pemerintahan karena belum yakin masyarakat Indonesia menerima sepenuhnya proklamasi Soekarno-Hatta. Setelah yakin Indonesia merdeka secara de jure, Sjahrir—yang menganut ideologi sosial-demokrat—ikut mempertahankan dengan cara yang berbeda.

Ketika Belanda akan kembali menghidupkan pemerintah jajahan Hindia, ia ”merapat” ke kubu Inggris-Amerika sebagai ”penguasa” baru nusantara. Sekutu memilih Sjahrir sebagai juru runding karena menganggap ”Bung Kecil” itu berpikiran modern dan disukai Belanda. Sjahrir kemudian gencar mengampanyekan politik diplomasi. Dalam kampanyenya, seperti tertuang dalam pamflet Perjuangan Kita, Sjahrir telak-telak menyatakan akan menyingkirkan semua kolaborator Jepang. Tentu saja ini menohok Soekarno-Hatta. Juga Jenderal Soedirman sebagai salah satu pemimpin tentara Pasukan Pembela Tanah Air (Peta) bentukan Jepang.

Perselisihan makin runcing ketika Sjahrir menjadi perdana menteri dan mengubah sistem politik dari presidensial menjadi parlementer. Praktis ia dan Amir Syarifuddin yang berkuasa. Meski tak banyak komentar lisan, dalam Demokrasi Kita, Wakil Presiden Hatta mengecam perubahan itu. ”Kabinet parlementer tak bisa bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya,” katanya.

Jenderal Soedirman lebih jengkel lagi. Ia pun merapat ke kubu Tan Malaka yang sudah lebih dulu menentang ide Sjahrir. Maka, pada akhir medio 1940, muncul tiga dwitunggal yang punya jalan masing-masing menghadapi politik pecah belah Belanda: Soekarno-Hatta, Sjahrir-Amir, dan Soedirman-Tan Malaka. ”Jika ulah Sjahrir itu makin mengancam persatuan kita, saya tak segan mengambil kebijaksaan sendiri,” kata Soedirman kepada Adam Malik.

Soedirman dan Tan Malaka lalu mengumpulkan seluruh elemen politik di Purwokerto, Jawa Tengah. Pertemuan ini menghasilkan faksi Persatuan Perjuangan yang kongresnya dihadiri 141 wakil pelbagai kubu.

Dalam silang-sengkarut itu muncul orang Minang lain yang terkenal sebagai politisi-cum-sejarawan: Muhammad Yamin. Ia aktif di Persatuan, tapi sering jalan dengan sikapnya sendiri. Tanpa konsultasi dengan pimpinan Persatuan, Yamin gencar mengkritik secara terbuka politik diplomasi Sjahrir. Sikap frontal Yamin ini kian memanaskan situasi yang berakhir dengan mundurnya Sjahrir dari kursi perdana menteri pada 28 Februari 1946. Situasi adem itu tak berlangsung lama.

Tak lama kemudian Soekarno kembali menunjuk Sjahrir melanjutkan diplomasi. Keputusan ini membuat kubu Soedirman-Tan kembali meradang. Saking marahnya, para pemuda Persatuan sempat menembaki mobil Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin yang akan masuk Istana Negara. Bahkan saling tangkap pun terjadi. Amir memerintahkan tentara menangkap Tan dan tokoh Persatuan lain. Soedirman membalasnya dengan memerintahkan pasukan Peta menangkap Sjahrir. Kedua kubu sama-sama membebaskan sandera ketika Soekarno turun tangan. Tapi konflik tak begitu saja reda, sehingga Tan terbunuh di Kediri pada Februari 1949.

Sejarawan Harry A. Poeze berpendapat, perbedaan trio Minang itu karena mereka lahir dari lingkungan yang berbeda, meski sama-sama belajar Marxisme dan mendapat pendidikan Belanda. Secara adat, Tan seorang raja tapi miskin secara ekonomi, sedangkan Hatta-Sjahrir kelas menengah secara ekonomi. Tan orang udik, Hatta dari Bukittinggi dan Sjahrir dari Padangpanjang dari keluarga pedagang. Meski sama-sama dibuang, Hatta-Sjahrir masih menerima penghasilan. Sedangkan Tan tak punya pendapatan pasti dalam pelarian, hidupnya susah, dan ia berteman dengan penyakit, bahkan bergaul dengan romusha di Banten Selatan.

Pasase hidup yang membuatnya kian mantap menjadi Marxis dimulai ketika mengajar di sebuah perusahaan perkebunan Belanda di Deli. Ia melihat langsung bagaimana orang sebangsanya ditindas menjalani kuli kontrak. Berbeda dengan Hatta, kendati sering berseberangan, hubungan pribadi Tan dengan Sjahrir relatif bagus. Menurut Poeze, Sjahrir pernah dua kali menawari seniornya itu memimpin Partai Sosialis Indonesia. Seperti biasa, Tan menolak. (dikutip dari www.ilhamfadli.blogspot.com)

KUDA TROYA ZIONIS DI GROUP BAKRIE

Oleh Artawijaya 

(Penulis Buku “Jaringan Yahudi Internasional di Nusantara”) 

 

Pengusaha-pengusaha Yahudi dimanapun berada selalu berusaha menyusup dalam kekuasaan dan menciptakan kartel politik untuk kepentingan membangun tata dunia baru, Novus Ordo Seclorum, di bawah kendali Zionisme internasional. Akankah Grup Bakrie menjadi ‘kendaraan’ bagi dinasti Yahudi untuk menjalankan “agenda-agenda rahasianya” di Indonesia? 

Di tengah ramainya tudingan mengenai kongkalikong Abu Rizal Bakrie dengan mafia pajak Gayus Tambunan, publik Indonesia dikejutkan dengan berita tukar guling perusahaan milik Group Bakrie dengan Vallar Plc yang dimiliki Dinasti Rothschild, keluarga Yahudi terpandang di Eropa yang mempunyai catatan kelam sebagai pebisnis dan pembuat makar politik untuk kepentingan Yahudi internasional.

Perjanjian tukar guling dua perusahaan besar tersebut dilakukan di Singapura, negeri tetangga Indonesia yang selama ini dikenal sebagai “Satelit Israel di Asia Tenggara”. Sudah menjadi rahasia umum, karena tak adanya hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia, maka lobi-lobi bisnis pengusaha Yahudi dengan pengusaha di negeri ini dilakukan dengan menggunakan negara ketiga, yakni Singapura. Bahkan ada yang menyebut, kedubes Israel di Singapura, juga merangkap sebagai kedubes Israel untuk Indonesia.

Theo Kamsa, orang yang baru-baru ini menyelesaikan studi doktornya tentang “Yahudi di Kawasan Selat Malaka” dari Vrije Universitiet, Belanda, menyatakan bahwa orang Yahudi aktif berbisnis kawasan asia. Dari Singapura mereka melebarkan bisnis ke Indonesia dan Malaysia. Dari Singapura mereka mengunjungi Indonesia dan Malaysia.”Kentara sekali pertautan aktivitas mereka dari Indonesia, ke Malaysia dan Singapura, melampaui batas-batas negara yang formal,” ujar Theo seperti dikutip Radio Nederland.

Pekan-pekan ini beberapa media nasional ramai-ramai menurunkan laporan tentang jejaring  Yahudi di Indonesia. Majalah Suara Hidayatullah memuat laporan utama “Hubungan Gelap Indonesia-Zionis-Israel”, Harian Umum Republika, mengutip berita dari The New York Times memuat laporan tentang berdirinya Tugu Menorah milik Yahudi di Manado. Tugu Menorah yang disebut terbesar di dunia itu, dikabarkan menggunakan dana APBD pemerintah setempat dan melibatkan elit-elit politik dan pengusaha lokal di daerah tersebut.

Sedangkan dua majalah nasional lainnya, Gatra dan Tempo, memuat laporan tentang tukar guling Bakrie Brothers tbk dengan Vallar Plc yang berkedudukan di London, Inggris.Majalah Gatra bahkan memuat headline di sampul depan dengan judul “Jejak Yahudi di Grup Bakrie”. Sementara itu, situs-situs berita online memuat rencana Dinasti Rothschild untuk menguasai sektor energi, terutama batu bara di Indonesia dengan berkolaborasi lewat Grup Bakrie.

Sebelumnya, Majalah Warta Ekonomi juga memuat laporan utama tentang ekspansi pebisnis Yahudi di Indonesia. Bahkan, bisa dibilang, ekspansi tersebut tak lebih dari “hubungan gelap” antara pengusaha Yahudi dan penguasa di Indonesia yang memuluskan lobi-lobi bisnis mereka di negeri ini. Majalah Warta Ekonomi memuat headline di sampul depan dengan judul “Ekspansi Bisnis Soros dan Israel di Indonesia”.

Para pebisnis Yahudi selalu melakukan lobi-lobi bisnis dengan high level, top person, atau top leader di negara manapun mereka melakukan ekspansi bisnisnya. Mereka tak mau melakukan lobi-lobi dengan orang ecek-ecek atau non-important person apalagi pengusaha yang tidak memiliki jaringan ke lini kekuasaan. Karena itu, mereka melakukan lobi-lobi dengan top person di Kadin (Kamar Dagang Industri) Indonesia atau melakukan lobi langsung dengan top leader di negeri ini, seperti pertemuan antara George Soros dengan Wapres Boediono dan pejabat tinggi lainnya di Indonesia beberapa waktu lalu.

Sedangkan Vallar Plc yang dimiliki oleh Nathaniel Philip Victor James Rothschild, generasi kedepalan Dinasti Rothschild sukses melakukan lobi bisnis dengan perusahaan besar milik Grup Bakrie, yang tentu saja akan berimbas pada keuntungan dalam berbagai sisi, tak hanya bisnis, mengingat orang tertua di Grup Bakrie, yakni Abu Rizal Bakrie adalah Ketua Umum Partai Golkar, partai terbesar di Indonesia yang mempunyai jaringan kuat di lini kekuasaan.

Bagi Yahudi, bisnis tak semata bisnis, namun ada tujuan pokok yang mereka incar, yakni mengkooptasi kekuasaan.Mereka berusaha menancapkan taring kekuasaannya di seluruh dunia untuk memuluskan ide besar mereka membangun tata pemeritahan tunggal, Novus Ordo Seclorum, di bawah Kendali Zionisme Internasional. Upaya mengkooptasi kekuasaan, bahkan dengan cara makar sekalipun, pernah dilakukan Dinasti Yahudi di negara-negara Eropa dan Amerika. Awalnya lewat pengusaan lewat sektor bisnis strategis, seperti telekomunikasi, sumber daya alam, perbankan, persenjataan, pertaniaan, dan sebagainya, yang berujung pada kooptasi kekuasaan.

Untuk memuluskan agendanya, selain dengan top person yang memegang kekuasaan formal, jejaring Yahudi juga berusaha menggunakan LSM-LSM yang dibiayai dan dibentuk oleh mereka. Jika di Amerika ada American Israeli Public Affair Comitte (AIPAC), maka di Indonesia pada tahun 2002 lalu dilaunching Indonesia-Israel Public Affair Comitte (IIPAC) yang diketuai oleh Benjamin Ketang, kader muda NU binaan Gus Dur yang berhasil menyelesaikan studi masternya di Hebrew University, Jerussalem. Benjamin Ketang yang bernama asli Nur Hamid adalah kader muda NU yang diplot  untuk membangun sebuah jejaring politik dan bisnis Yahudi di Indonesia. IIPAC yang diketuai Ketang beraliansi ke AIPAC dan Australia Jewish Comitte.

Ekspansi pebisnis Yahudi memiliki tujuan utama terciptanya sebuah “kartel politik” alias persekongkolan politik, antara pengusaha dan penguasa, antara pebisnis dan para komprador. Freeport, ExxonM obile, dan lain-lain adalah wujud nyata persekongkolan politik yang mengeruk kekayaan Indonesia dan menyengsarakan jutaan rakyat di negeri ini. Karenanya, upaya Dinasti Rotshcild untuk menguasai sumber daya alam di sektor batu bara di Indonesia, yang berkolaborasi dengan Grup Bakrie perlu diwaspadai, mengingat Abu Rizal Bakrie sebagai sesepuh di perusahaan keluarga ini adalah orang nomor wahid di partai terbesar di Indonesia yang memiliki akses ke jantung kekuasaan di negeri ini (artikel ini dikutip dari www.globalmuslim.web.id)