Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

Inflasi Menerkam Masyarakat Miskin Semakin Terjepit

Pasca pengumuman resmi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah pada jumat malam tanggal 21 Juni 2013 lalu membuat masyarakat miskin berada pada posisi yang semakin sulit. Berbagai aksi penolakan dan kritikan, baik yang dilakukan oleh beberapa partai politik di gedung parlemen maupun yang dilakukan oleh mahasiswa dan unsur-unsur masyarakat lainnya di jalanan tak mampu menyurutkan langkah pemerintah yang saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan negara untuk mengambil kebijakan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan sebesar 44,44 persen untuk harga premium, yaitu dari Rp 4.500,- menjadi Rp.6.500,- perliter, dan sebesar 22,22 persen untuk harga solar dari Rp 4.500,- menjadi Rp 5.500,- perliter merupakan persentase kenaikan harga yang tinggi dalam sejarah kenaikan harga BBM di Indonesia. Berbagai alasan pembenar yang telah dikemukakan dan gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai media masa mengapa BBM tersebut harus dinaikkan menjadikan masyarakat menjadi diam dalam kepasrahan. Saat ini aksi-aksi demonstrasi menentang kenaikan harga BBM sudah semakin berkurang, bahkan sudah semakin jarang terdengar Dalih pemerintah bahwa subsidi yang selama ini dilakukan tidak tepat sasaran karena lebih banyak mensubsidi kelompok orang kaya, sehingga lebih baik memberikan kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukanlah alasan pembenar yang tepat. Apalagi seandainya dalam hal ini terselip adanya kepentingan politik tertentu menjelang pesta demokrasi pada tahun 2014. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, langkah yang diambil pemerintah mungkin ada benarnya, tapi masalahnya sekarang sebagian besar masyarakat masih berada dalam kesulitan ekonomi. Kenaikan harga BBM tersebut selanjutnya akan menimbulkan efek spiral, yaitu kenaikan harga semua barang dan jasa yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya inflasi. Dari Data yang dirilis oleh BPS Babel menunjukkan bahwa tingkat inflasi bulanan di Kota Pangkalpinang pada bulan Juni 2013 sebesar 0,17 persen, angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan bulan Mei 2013, dimana pada bulan tersebut bahkan terjadi deflasi sebesar 1,15 persen. Kenaikan harga BBM bersubsidi diprediksi akan menyebabkan tingkat inflasi pada bulan juli 2013 ini akan semakin meningkat lagi. Waktu kenaikan yang berbarengan dengan dimulainya tahun ajaran baru dan masuknya bulan suci ramadhan akan membuat keadaan semakin bertambah parah, efek domino akan semakin besar dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang bisa mencapai dua kali lipat. Yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang sedikit berada diatas garis kemiskinan, hal ini tentunya akan membuat posisi masyarakat miskin akan semakin terjepit. Kenaikan harga BBM menyebabkan semakin meningkatnya biaya produksi suatu industri yang akan menyebabkan kenaikan harga barang produksinya, kenaikan BBM juga akan diikuti dengan naiknya ongkos transportasi baik darat, laut, maupun udara, dengan naiknya biaya transportasi akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang dan jasa, apalagi untuk Provinsi Kepuluan Bangka Belitung, kebanyakan barang kebutuhan pokok berasal dari luar daerah. Salah satu sektor yang terpukul dengan kenaikan harga BBM adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selama ini sektor UMKM memegang peranan yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional, karena sektor ini terbukti mampu memberikan kontribusi sebesar 57,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan jumlah UMKM di Indonesia kini mencapai 55,2 juta unit atau 99,98 persen dari total unit usaha Indonesia. Bahkan sektor ini telah menyerap 101,72 juta orang tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Jelasnya, dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM, adalah akan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, yang disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pengangguran, yang selanjutnya akan berakibat tingginya angka anak putus sekolah dan bermasalah dalam kesehatan, bahkan lebih jauhnya lagi adalah akan semakin meningkatnya tingkat kriminalitas. BLSM Bukan Solusi Langkah pemerintah yang akan memberikan dana kompensasi kepada masyarakat yang besarannya mencapai Rp 14 trilyun pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dalam bentuk BLSM bukanlah merupakan solusi yang tepat, karena hanya bersifat sementara dan instant. Pengalaman tahun 2005 menunjukkan bahwa BLSM yang dahulunya bernama BLT lebih banyak menimbulkan permasalahan baru dibandingkan menyelesaikan masalah. Berapa banyak bantuan tersebut yang salah sasaran, berapa banyak ketua RT yang mengundurkan diri dari jabatannya akibat mendapat tekanan dan ancaman, berapa banyak kantor desa yang dibakar masa akibat program tersebut, serta dampak negatif lainnya. Penyaluran BLSM pada tahun 2013 juga telah menimbulkan banyak permasalahan karena tidak akuratnya berbagai data dan tidak siapnya instrument dan SDM dalam proses penyalurannya. Apapun alasannya pemberian BLSM bukanlah merupakan langkah yang bijak. Akan lebih baik dan mendidik jika dana BLSM yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah tersebut disalurkan melalui proyek padat karya, membantu usaha-usaha mikro dan usaha rumah tangga atau bahkan untuk mendirikan pabrik-pabrik diseluruh Indonesia, sehingga dapat menampung banyak tenaga kerja. Pemerintah harus menyelamatkan masyarakat miskin dari terkaman inflasi dengan mengawasi dan mengontrol kenaikan-kenaikan harga barang-barang dan ongkos transportasi yang terjadi. Jangan biarkan masyarakat miskin bertambah frustasi dalam posisi yang semakin tak berday